BANDUNG – Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembalikan citra layanan Polri yang kian terpuruk, namun praktik pungutan liar alias pungli di lingkungan Samsat Rancaeekek Polres Kabupaten Bandung ditenggarai masih marak terjadi.
Pasalnya, terkait urusan mutasi keluar atau cabut berkas dikenakan biaya Rp 150.000, per unit sepeda motor tanpa disertai kwintasi. Hal ini dikeluhkan oleh para pemilik kendaraan bermotor yang mengurus proses mutasi keluar.
Sumber MBKPOS mengungkapkan setiap proses pencabutan berkas kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek ini dipungut biaya Rp 150.000 per unit.
Praktik pungli disini bukan hal yang baru dan ini disinyalir sudah berjalan sejak lama. Kami berani menyebutnya ini pungli karena tidak ada bukti tanda terima uangnya dari Samsat . “ Oleh petugas loket saya diminta uang proses cabut berkas sebesar Rp 150. 000,-“, keluh sumber berinisial Tas yang mengurus mutasi sepeda motor dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung akhir Oktober lalu.
Selain itu, dikeluhkannya juga proses cabut berkas mutasi keluar memakan waktu sangat lama diperkirakan prosesnya sampai satu bulan.
“ Padahal saya mau mengurus mutasi ini sekalian memanfaatkan kebijakan pemutihan pajak dan denda yang akan berakhir 30 November nanti “ sambungnya.
“ Boleh jadi berkasnya akan dikeluarkan disengaja setelah kebijakan pemutihan pajak ini berakhir . Bila ini terjadi maka para wajib pajak akan membayar normal denda dan pajak pokoknya. Kebijakan pemutihan pajak ini terkesan akal-akalan jebakan bagi wajib pajak. Informasi lamanya proses cabut berkas ini menurutnya diperoleh dari petugas loket Samsat Rancaekek. Berkasnya akan keluar setelah satu bulan tergantung proses di Polresnya dan petugas akan menghubungi nomor HP pemohon “, tuturnya.
Terkait keluhan layanan para pemilik kendaraan bermotor ini, MBK Pos masih mengupayakan untuk mendapatkan klarifikasi dari jajaran Samsat Rancaekek.
Sejauh ini juga belum diperoleh informasi berapa unit kendaraan bermotor yang mutasi keluar setiap harinya.
Mengingat saat ini sedang adanya kebijakan pemutihan pajak dapat diperkiraakan adanya lonjakan yang cukup signikan . Bila informasi praktik pungli ini benar adanya , maka bisa dibayangkan nilai rupiah yang oknum dulang dari poses layanannya. ***
